Realisasi Investasi MP3EI Koridor Kalimantan Capai Rp741 Triliun

Tanggal Pembuatan : Selasa, 18 Juni 2013
  Dikunjungi : 325

Pontianak – Realisasi investasi  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Kalimantan hingga 11 Juni 2013 mencapai Rp741 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja MP3EI Koridor Kalimantan Suswono.

Berdasarkan Laporan Suswono, jumlah proyek untuk sector riil sebanyak 223 proyek dengan nilai hampir mencapai Rp741 triliun. “Yang telah valid ada 58 proyek dengan nilai sekitar Rp281 triliun, untuk kegiatan pengembangan infrastruktur sebanyak 143 proyek dengan nilai  Rp 226 triliun dan untuk kegiatan SDM dengan iptek sebanyak 35 proyek dengan nilai Rp1,6 triliun,” paparnya dalam rapat kerja MP3EI koridor Kalimantan di Pontianak, Selasa 11 Juni 2013.

Lebih lanjut, ia menyampaikan selama dua tahun implementasi MP3EI di Kalimantan, telah banyak proyek sektor ekonomi maupun infrastruktur yang telah groundbreaking dan diresmikan. Pada Oktober 2012, Presiden Republik Indonesia telah melakukan groundbreaking dan meresmikan proyek MP3EI di Kaltim. “Nilai investasi tertinggi dari proyek yang telah groundbreaking untuk tahun 2011 dan 2012 dicapai oleh Kalimantan Timur.  Sedangkan yang terendah adalah di Provinsi Kalimantan Tengah,”tuturnya.

Sementara terkait dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahun 2013, sambungnya Koridor Ekonomi Kalimantan mentargetkan sebanyak 9 proyek dari sektor ekonomi dan 11 infrastruktur. Pada tahun 2013 juga diperkirakan sebanyak 7 kegiatan ekonomi dan 5 kegiatan infrastruktur yang potensial untuk diresmikan  dengan nilai investasi lebih dariRp115 triliun.Walaupun realisasi Investasi MP3EI Koridor Kalimantan mencapai Rp741 triliun, namun sambungnya, implmentasi MP3EI koridor Kalimantan ini tidak terlepas dari beberapa isu strategis dan berbagai permasalahan yang perlu penanganan khusus olehkementerian/lembaga terkait.

Beberapa isu strategis yang dihadapi koridor Kalimantan adalah pertama, kurangnya pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri pengolahan di koridor Kalimantan memerlukan percepatan pembangunan power plant  dengan dukungan Kementerian ESDM, Kemenristek, dan PLN di Kalimantan terkait dengan pembangunan PLTU Asam-asam unit 5 dan 6 (2 x 100 MW) di Tanah laut, penyelesaian pembangunan PLTU IPP Kalsel 2 x 100 MW, PLTU Batulicin, dan PLTA Kusan 67 MW, wacana pembangunan PLTN di Kalbar untuk jangka panjang, Interkoneksi jaringan listrik se Kalimantan, percepatan pembangunan PLTA Kayan di Kaltara difasilitasi oleh Pemda Kaltara.

Kedua, terhambatnya pembangunan jalan bebas hambatan Samarinda – Balikpapan terkait masalah tumpang tindih kawasan hutan di ruas 2 (8,155 km melewati hutan lindung Manggar) dan ruas 2 & 3 (25,06 km melewati kawasan konservasi Bukit Suharto) dan terhambatnya pembangunan jalan paralel perbatasan barat (Aruk – Batas Kaltim) disebabkan adanya melewati kawasan lindung. Ketiga, lambatnya proses penetapan KEK di Maloy Kalimantan Timur dan penetapan usulan KEK di Provinsi lainnya memerlukan rencana aksi.

Keempat, lambatnya proses persetujuan substansi RTRW dan penerbitan Perda RTRW sehingga memerlukan upaya percepatan persetujuan RTRW Provinsi Kalbar:untuk mempercepat pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi alumina di Mempawah  Kalteng: untuk mempercepat pembangunan HTI karet di Santilik dan Puruk Cahu; Kaltim: untuk mempercepat pembangunan jalan bebas hambatan Samarinda-Balikpapan; Kalsel: untuk mempercepat investasi perkebunan hingga 7.7 T.

Kelima, terhambatnya pelaksanaan investasi food estate di Ketapang dan Bulungan memerlukan percepatan dukungan infrastruktur jalan dan saluran irigasi. Keenam, ketidakpastian keberlanjutan industri pengolahan bahan tambang dan mineral, Ketujuh ketidakpastian proses percepatan pembangunan jalur rel KA Lintas Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, kedelapan, ketidakpastian perizinan investasi pengolahan batubara yang dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia  dan PT. BHP Billiton  perlu diselesaikan melalui beberapa upaya.

“Percepatan Pemberian Surat Izin eksploitasi dalam kawasan hutan  di Bangkalaan, Kalsel oleh Kemenhut, Percepatan pemberian izin konstruksi pelabuhan khusus di kawasan CA oleh Kemenhub, Percepatan penerbitan surat rekomendasi dari Kemen ESDM kepadaKemen Kehutanan sebagai dukungan untuk penerbitan IPPKH, dan Percepatan pemberian Surat Izin IPPKH untuk Eksplorasi dalam kawasan hutan oleh Kemenhut,” tuturnya.

Sembilan, terhambatnya penyelesaian tumpang tindih lahan di wilayah investasi perkebunan/HTI yang dilaksanakan oleh PT. Silva Rimba Lestari,  PT Mayawana Persada, dan PT Mayangkara Tanaman Industri, Sepuluh, belum adanya payung hukum dalam pengaturan bagi hasil pelaksanaan ekspor CPO bagi daerah penghasil sehingga perlu  perlu adanya percepatan payung hukum untuk pengaturan bagi hasil pelaksanaan ekspor CPO bagi daerah penghasil.

Dan terakhir, terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan kawasan industri dan keperluan sehari-hari masyarakat.

Ia juga berharap melalui rakor Implementasi MP3EI Koridor Kalimantan ini, dapat menpercepat implementasi MP3EI di Kalimantan.  Khususnya terkait dengan upaya penyelesaiaan permasalahan yang diangkat dalam isu strategis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berjanji akan mencari solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam implmentasi MP3EI di koridor Kalimantan. “Kita bertekat akan menyelesaikan itu,” tegasnya

Sumber : http://www.ekon.go.id